The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of  PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBAYAR DAN MENYETOR IURAN PEKERJA DALAM PROGRAM BPJS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA

Text

 PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBAYAR DAN MENYETOR IURAN PEKERJA DALAM PROGRAM BPJS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA

Utomo, Wahyuddin Bagas - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Penelitian ini Berjudul : Penegakan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Membayar dan Menyetor Iuran Pekerja Dalam Proogram BPJS sebagai Upaya Perlindungan Bagi Tenaga Kerja dilatar belakangi oleh Adanya kasus di daerah palembang bahwa Pengusaha yang tidak membayarkan uang iuran BPJS dalam melindungi Tenaga Kerja yang ada pada perusahaan tersebut dan tidak mendukung Program Pemerintah dalam Hal BPJS Seperti yang termuat dalam Undang – Undang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Bagaimana bentuk bentuk dari Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukumnya bagi para Pengusaha yang tidak Menyetorkan Iuran BPJS tersebut. Rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Pekerja Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Palembang dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Atas Perbuatan Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Pekerja BPJS di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan kajian hukum empiris yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan Statue Approach dan Case Approach. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Penegakan Hukumnya apabila seorang pengusaha tidak membayarkan iuran BPJS dalam mempekerjakan seseorang pada perusahaannya maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran,denda, dan berupa larangan terkait izin usaha, dan dalam penegakan hukum pidananya dapat dikenakan kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta perlindungan Hukum yang diberikan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2307003846T125876T1258762023Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1258762023
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2023
Collation
xii, 63 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
344.040 7
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum kesehatan umum
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
SEPTA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  •  PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBAYAR DAN MENYETOR IURAN PEKERJA DALAM PROGRAM BPJS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search