The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of  WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)

Text

 WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)

Chandra, Felgah Agnes - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Penulisan skripsi yang berjudul Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum (analisis putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL) dilatar belakangi oleh banyaknya fenomena perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum dan pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut bukan hanya dari pihak suami atau istri melainkan terdapat pihak lain diantaranya Jaksa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum (analisis putusan Pengadilan Agama Sawahlunto nomor 62/Pdt.G/201/PA.SWL dan bagaimana pelaksanaan pengajuan permohonan pembatalan Perkawinan oleh jaksa pengacara negara dalam putusan nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan berpedoman kepada peraturan perundang- undangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Jaksa Pengacara Negara berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan legalitas hukum yaitu pasal 73 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam di Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015. Kata Kunci: Jaksa pengacara negara, Pembatalan Perkawinan, Pengadilan Agama Sawahlunto.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2307000738T88801T888012023Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T888012023
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2023
Collation
xi, 98 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
306.810 7
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Pernikahan, Perkawinan
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
SEPTA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  •  WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto nomor 62/Pdt.G/2019/PA.SWL)
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search