The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of KAJIAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN, PENJABAT SEMENTARA, DAN PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Text

KAJIAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN, PENJABAT SEMENTARA, DAN PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Saleh, Muhammad Reddynoor Jaya  - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Dalam hal kekosongan jabatan pada kepala daerah, baik itu di lingkup pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, maka ada pejabat administratif yang menjadi kepala daerah pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut. Jabatan itu dikenal dengan istilah Pelaksana Harian (Plh), Penjabat Sementara (Pjs), dan Penjabat (Pj). Penunjukan dan wewenang dari kepala daerah pengganti berbeda dengan kepala daerah definitif. Terdapat dua penyebab pejabat definitif kepala daerah berhalangan melaksanakan tugas rutin, yakni karena “berhalangan sementara” dan “berhalangan tetap”. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan dan pengisian jabatan Pelaksana Harian (Plh), Penjabat Sementara (Pjs), dan Penjabat (Pj) kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana efektivitas kewenangan Penjabat dan Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam aspek kepegawaian perangkat daerah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan, Pertama, kedudukan dan kewenangan serta pengangkatan Plh, Pjs dan Pj kepala daerah memiliki perbedaan dengan kepala daerah definitif, dan pengangkatannya menuai pro dan kontra karena jabatan pejabat yang diangkat kerap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang wewenang pejabat pengganti kepala daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah menuai pro dan kontra, dimana aturan pada SE tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan kewenangan yang dimiliki Pjs dan Pj kepala daerah.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2307003224T106784T1067842023Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1067842023
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Uiversitas Sriwijya., 2023
Collation
xiii, 91 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
348.010 7
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Rencana Undang-undang
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
SEPTA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • KAJIAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN, PENJABAT SEMENTARA, DAN PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search