The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMBUAT AKTA TANAH

Text

KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMBUAT AKTA TANAH

Karisma, Akbar - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Dalam pengaturan kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah, baik Notaris dan PPAT memiliki kewenangan yang serupa di mana kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f masing-masing menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan kewenangan PPAT dalam membuat Akta Tanah diatur dalam Pasal 2 dan Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP PPAT). Namun ketentuan dalam UUJN mengandung kekaburan norma (vague norm) yang mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Akta Tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum dari pengaturan kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah ialah kemultitafsiran aturan hukum terkait kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah dan dugaan tumpang tindih kewenangan antara Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah. Konsep ideal kewenangan Notaris Dan PPAT dalam membuat Akta Tanah di masa mendatang ialah dengan merevisi ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN dengan memuat jenis Akta-Akta Tanah apa saja yang termasuk dalam kewenangan Notaris serta sinkronisasi ketentuan terkait kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah dengan cara meningkatkan kedudukan PP PPAT sebagai Peraturan Pemerintah kedalam undang-undang sehingga terjadi sinkronisasi hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2307004554T86034T860342023Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T860342023
Publisher
Inderalaya : Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2023
Collation
xii, 97 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
346.090 7
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Surat-surat Berharga
Prodi Magister Kenotariatan
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
SEPTA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMBUAT AKTA TANAH
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search