The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of SISTEM DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

Text

SISTEM DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

Saepudin, Fawwaz Fadhlurrahman - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka muncul perbedaan dalam memandang pertanggung jawaban hukum pengelolaan keuangan negara pada BUMN, khususnya dalam pengambilan keputusan oleh direksi yang menyebabkan timbulnya kerugian pada BUMN bersangkutan. Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa pengawasan keuangan negara terhadap BUMN harus diubah. Sehingga terjadi ketidakpastian dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada BUMN. Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini yaitu 1. Bagaimana sistem dan tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara. 2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari akibat keputusan direksi dalam hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis serta menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Dari hasil uraian penulis maka dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem dan tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan negara berberda dengan pemeriksaan pengelolaan keuangan pada BUMN, adapun sistem pemeriksaan pada BUMN didasari pada prinsip good corporate governance dan business judgement rules, sedangkan tata cara pemeriksaan pada BUMN yaitu dilakukan oleh dewan pengawas dan dewan komisaris yang diwajibkan membentuk komite audit, lalu Badan Pemeriksa Keuangan berwenang pula dalam melakukan pemeriksaan keuangan pada BUMN. 2. Pertanggungjawaban direksi dalam pengambilan keputusan tidak dapat dikenakan sanksi dikarenakan keputusan direksi dilingdungi oleh prinsip business judgement rules.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2207003318T75980T759802022Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T759802022
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022
Collation
xiii, 105 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
343.030 7
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
HUKUM KEUANGAN NEGARA
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
SEPTA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • SISTEM DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search