The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENITIPAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KLIEN

Text

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENITIPAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KLIEN

Lisdiawan, Muhammad Agung - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Penulisan skripsi ini didasari dari adanya praktek penitipan pembayaran BPHTB klien ke PPAT sering terjadi di Indonesia yang mana hal ini belum ada peraturan yang resmi mengatur. Permasalahan di dalam skripsi ini adalah mencakup tentang Pertanggungjawaban PPAT ke klien yang mencakup (i) Pertanggungjawaban hukum PPAT yang tidak melaksanakan pembayaran terhadap penitipan BPHTB dari klien dan (ii) Upaya hukum yang dapat dilakukan klien apabila PPAT Melakukan Penyalahgunaan Kewenangannya Dalam Penitipan Pembayaran BPHTB. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengemukakan kasus yang berhubungan dengan permasalahan ini. Hasil dari penelitian diketahui bahwa PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh klien apabila terbukti lalai dan tidak membayarkan titipan BPHTB seperti yang diperjanjikan. Pertanggungjawaban hukum PPAT yang tidak melaksanakan pembayaran terhadap penitipan BPHTB dari klien dapat berupa mengganti kerugian dari klien apabila PPAT telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Klien yang menitipkan pembayaran BPHTB ke PPAT namun tidak dibayarkan dapat melakukan upaya hukum baik secara non litigasi maupun secara litigasi Penyelesaian secara non litigasi terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian secara litigasi dapat dalam bentuk tuntutan perdata berupa gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2207004963T83380T833802022Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T833802022
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022
Collation
x, 71 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
346.040 7
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Hukum Kepemilikan, Hak Milik Pribadi
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
SEPTA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENITIPAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KLIEN
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search