The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN GANTI NAMA BAGI SUKU TIONGHOA OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Text

PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN GANTI NAMA BAGI SUKU TIONGHOA OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Prabaswara, Arya Wira - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Adanya prasangka yang menganggap orang Tionghoa tidak bisa berbaur dengan etnis lainnya mendorong pemerintah untuk membuat Kebijakan Ganti Nama agar orang Tionghoa bisa berbaur kepada masyarakat pribumi sehingga meghilangkan eklusivisme rasial Berdasarkan teori crypto-colonialism yang dari Michael Herzfeld bahwa komunitas peranakan-Eropa, Tionghoa dan Bumiputera Kolonial ini tetap dianggap sebagai orang yang diam-diam mendukung rezim kolonial oleh golongan Bumiputera Asli, serta adanya anggapan yang menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa tidak mungkin dilebur ke dalam masyarakat lain selain masyarakat Tionghoa itu sendiri. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1). Apa yang menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan anjuran ganti nama bagi suku Tionghoa oleh pemerintah Republik Indonesia dan (2) Apakah Kebijakan Ganti Nama tersebut merupakan “affirmative action” atau bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa . Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normative dan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah Adanya perlakuan diskriminasi selama dijalankannya kebijakan ganti nama tersebut mengakibatkan gagalnya affirmative action sehingga tidak tidak tercapainya tujuan dari kebijakan ganti nama tersebut yaitu mweujudkan pembauran melainkan malah menimbulkan diskriminasi bagi orang-orang Tionghoa. .Diskriminasi yang dialami oleh orang-orang Tionghoa yang tidak mau mengganti namanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2207001384T71459T714592022Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T714592022
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022
Collation
xii, 77 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
340.507
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Sistem Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
SEPTA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN GANTI NAMA BAGI SUKU TIONGHOA OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search