Text

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UNTUK NON-PERTANIAN

---

Penilaian

---

Manfaat Sumber Daya Air menyangkut hajat hidup orang banyak dan oleh karena itu harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk pembangunan dan pengelolaan irigasi untuk pertanian rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diatur bahwa penggunaan air irigasi untuk keperluan non-pertanian harus dengan izin. Hal ini perlu diatur dalam rangka meninkatkan produktivitas beras, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi atau mencegah terjadinya penyempitan lahan pertanian. Dengan menggunakan metode Yuridis-Normatif, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan izin pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian merupakan kewenangan delegatif dan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kewenangan tersebut diberikan kepada pemohon dengan prosedur dan persyaratan tertentu. Sementara itu, dalam menghadapi pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian tanpa izin, Pemerintah Daerah melakukan tindakan seperti (a) melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk kepolisian, (b) melakukan tindakan represif berupa penertiban dan memroses secara hukum dalam hal terjadinya perusakan sarana pra-sarana irigasi, dan (c) melakukan tindakan hukum administrasi berupa paksaan nyata/paksaan pemerintahan (bestiusdwaang) berupa pembongkaran, pengosongan, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, disarankan (a) agar peraturan pelaksana dari Undang-Undang Sumber Daya Air yang lama segera dicabut dan diterbitkan yang baru, (b) agar nomenklatur persetujuan (yang menggantikan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dipertegas format dan bentuknya, dan (c) agar semua pihak terkait menyamakan persepsi dan tindakan dalam menghadapi

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2207000778	T68331	T683312022	Central Library (Referens)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T683312022

Publisher

Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022

Collation

xi, 92 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

342.040 7

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Prodi Ilmu Hukum
Undang-undang Kekuasaan dan Fungsi Pemerintah

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

SEPTA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment