Text

SINKRONISASI PENGATURAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

---

Penilaian

---

Pendaftaran tanah dalam sistem digital yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik memiliki berbagai macam resiko yang akan muncul apabila langsung di terapkan seperti server atau sinyal internet mengalami kemacetan pada saat pengambilan sertipikat elektronik yang dapat menimbulkan kemungkinan data digital dalam sertipikat elektronik tersebut mengalami kerusakan, atau pemegang hak sertipikat tidak menguasai dan masih canggung dalam hal penggunaan alat elektronik, sehingga dalam pendaftaran secara sistem digital ini ada kemungkinan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat awam yang belum secara penuh memahami cara menggunakan sistem digital. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Apakah penggantian sistem sertipikat elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat tanah Elektronik bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Bagaimana sinkronisasi pengaturan mengenai penggantian sistem Sertipikat Tanah Elektronik untuk menjamin kepastian hukum pemilik hak atas tanah. Metode Penelitian hukum yang digunakan merupakan Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti aturan-aturan hukum yang berlaku dan bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menelusuri peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan adalah tidak ada pertentangan antara Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No 1 Tahun 2021 tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi dimana walaupun pada Peraturan Menteri tersebut segala prosesnya dilakukan secara elektronik tetapi isi peraturannya tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana juga mengacu pada UUPA, dan perlunya sinkronisasi antara aturan menteri Agraria dan Tata Ruang tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi terkait pendaftaran tanah sehingga pemilik hak atas tanah terjamin kepastian hukumnya.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2207005438	T87442	T874422022	Central Library (Referens)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T874422022

Publisher

Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022

Collation

xi, 72 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

344.020 7

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hukum asuransi
Prodi Ilmu Hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

SEPTA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment