Text

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANYUASIN

---

Penilaian

---

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal; 30 ayat 1 huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan peyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana kewenangan jaksa sebagai pengacara negara di bidang tata usaha negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mewakili Pemerintah daerah. 2. Apa Kendala yang dihadapi jaksa sebagai pengacara negara dibidang tata usaha negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empris yang menggunakan pendekataan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekataan konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. kewenangan jaksa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal; 30 ayat 1 huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan peyidikan terhadap tindak pidana. 2. secara internal kendala yang terjadi dari dua arah yaitu dari jajaran Kejaksaan negeri banyuasin sendiri berupa kurangnya personil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus ditingkatkan dan kendala dibidang koordinasi dengan lembaga terkait yang mendukung berjalannya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sedangkan dari eksternal Kejaksaan kendala yang dihadapi dalam hal terbatasnya keterbukaan masyarakat atau menutupi informasi terkait dengan tindak pidana korupsi, dan juga terpidana yang tidak kooperatif, sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukukan penyidikan

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2207003975	T79903	T799032022	Central Library (Referens)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T799032022

Publisher

Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022

Collation

xiii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

364.132 307

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Korupsi
Prodi Ilmu Hukum

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

SEPTA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment