Text

BATASAN KEBEBASAN PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASCA PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015

---

Penilaian

---

Perjanjian perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral, dapat berfungsi sebagai media yang memberikan batasan dan perlindungan bagi pasangan kawin agar terhindar dari persoalan hukum yang dapat merugikan pasangan kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan dan kebebasan pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan asas kebebasan berkontrak pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari adanya kekeliruan pembuatan perjanjian perkawinan yang merugikan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang dan konseptual, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dalam bentuk perjanjian tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, serta perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke kantor pencatat perkawinan agar mengikat pihak ketiga. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus ada kesepakatan dari para pihak, tanpa adanya kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), maupun penipuan (bedrog), berdasarkan pasal 1321 KUHPerdata persetujuan dalam perjanjian juga tidak memiliki kekuatan hukum apabila terdapat kekeliruan, kesesatan atau kekhilafan. Sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan para pihak, baik pihak suami, pihak istri, dan pihak ketiga, perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Kekeliruan yang dimaksud adalah terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu atau kedua pihak terbentuk secara cacat. Artinya, sama halnya dengan pembuatan perjanjian perkawinan tidak akan memiliki kekuatan hukum apabila dibuat dengan itikad yang tidak baik sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2207002525	T75131	T751312022	Central Library (Referens)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T751312022

Publisher

Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022

Collation

xii, 102 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

341.480 7

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Prodi Ilmu Hukum
Hak Asasi Manusia, HAM

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

SEPTA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment