Text

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGATURAN TENTANG TAHAPAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/PK/PID/2016)

---

Penilaian

---

Tesis Jaminan Kepastian Hukum atas Pengaturan tentang Tahapan Pendaftaran Tanah di Indonesia(Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/PID/2016) Mengkaji Permasalahan Jaminan Kepastian Hukum atas Pengaturan tentang Tahapan Pendaftaran Tanah di Indonesia, Argumen Hukum atas Putusan Hakim Nomor 1/PK/PID/2016), dan Pendaftaran Tanah yang seharusnya agar dapat memberikan Jaminan Kepastian Hukum. Jenis Penelitian Tesis ini adalah jenis penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual dengan studi kepustakaan relevan dengan permasalahan dibahas dan kemudian di analisis dan disimpulkan di dalam penulisan. Bahan penelitian Tesis ini terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian bahwa Pengaturan tentang Tahapan Pendaftaran Tanah di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan Pendaftaran Tanah di Indonesia pertama kali yaitu, secara sporadik di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 dan Pendaftaran di Indonesia secara sistematis di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Putusan ini memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dengan alasan ditemukan bukti novum serta memulihkan hak terpidana.sehingga pada putusan hakim dalam kasus tersebut maka dapat diharapkan kepada pemerintah untuk membuat dan menyederhanakan aturan hukum khususnya mengenai kepastian hukum suatu keputusan pengadilan mengenai objek status hak atas tanah yang sudah dimenangkan oleh salah satu pihak melalui suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dapat juga sekaligus memberikan status yang tidak dapat diganggu gugat terhadap hak milik atas tanah yang menang tersebut. Pada sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dan tidak menjamin kepastian hukum. Padahal di dalam pendaftaran tanah untuk memperoleh hak atas tanah tidak jarang pemilik tanah sudah membayar BPHTB dan Pajak tetapi tidak ada jaminan kepastian hukum dari pemerintah. Sebaiknya negara haruslah memberi Jaminan Kepastian Hukum dengan menggunakan sistem Negatif bertendensi positif yang memberikan jaminan ganti rugi apabila terjadi masalah terhadap tanah tersebut negara harus mengganti rugi.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2207004995	T83504	T835042022	Central Library (Referens)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T835042022

Publisher

Inderalaya : Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022

Collation

xii, 133 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

333.307

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Prodi Magister Kenotariatan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

SEPTA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment