The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PRINSIP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Text

PRINSIP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Akbar, Muhamad Haris - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk memahami tentang penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi pada sengketa pertanahan berdasarkan PERMEN ATR/BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi pada tiga Kantor Pertanahan tersebut diatas. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di BPN Kota Pangkalpinang berpedoman pada PERMEN ATR/BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berdasarkan dari wawancara dengan koordinator kelompok subseksi penangan sengketa, Penyelesaian sengketa ini Subseksi Sengketa, Konflik Dan Perkara ini berperan sebagai mediator. Mediator di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang adalah pejabat struktur di Kantor Pertanahan atau mediator yang sudah bersertifikat. Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yaitu: pihak yang tidak beriktikad baik memanfaatkan proses mediasi sebagai cara untuk mengulurulurkan waktu, ketidak jujuran dalam menyelesaikan sengketa, , kurangnya SDM di kantor pertanahan, masih kurangnya tenaga mediator dan tidak ada sanksi yang tegas dari pihak BPN apabila terjadi kesengajaan salah satu pihak yang bersengketa menghambat proses mediasi, sehingga undangan pemanggilan mediasi hanya di anggap sebelah mata. Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, pertanahan, mediasi.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2207003945T79702T797022022Central Library (Referens)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T797022022
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022
Collation
xii, 78 hlm.; ilus.; 29 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345.07
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Hukum Perdana
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
SEPTA
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • PRINSIP MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search