Skripsi

CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

---

Penilaian

---

Skripsi ini berjudul “CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA” adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa urgensi perluasan makna pengujian undang – undang dalam wewenang Mahkamah Konsitusi berkaitan dengan Constitutional Complaint dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan bagaimana desain Mahkamah Konstitusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan constitutional complaint di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang – Undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data penelitian ini meliputi sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder, dan sumber data hukum tersier yang selanjutnya akan dianalisi menggunakan penafsiran hermeneutic. Adapun kesimpulan ditarik melalui metode deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara pelunya kewenangan constitutional complaint dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi mengingat banyak sekali kasus konkret yang masuk ke dalam permohonan yang diajukan warga negara melalui judicial review. Rumusan pengaturan constitutional complaint tersebut tidak harus secara eksplisit diatur dalam Konstitusi atau Undang – Undang Dasar tetapi bisa dimaknai secara luas kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Pengujian Undang – Undang dan keberanian hakim dalam menafsirkan kewenangan-nya. Dilihat dari munculnya gagasan untuk membentuk mahkamah konstitusi yang lahir dari kebutuhan pengujian konstitusional dimana tugas nya untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik yang mencederai hak konstitusional warga negara, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan mekanisme constitutional complain tidak dapat terlepas dari Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan desain melaksanakan fungsi constitutional review dan juga tidak ada lagi alasan bagi lembaga negara manapun, kecuali Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kewenangan menguji pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Kata Kunci : Constitutional Complaint, Hak Konstitusional, Mahkamah Konstitusi.

---

Availability

Inventory Code	Barcode	Call Number	Location	Status
2207001482	T71565	T715652022	Central Library (Reference)	Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T715652022

Publisher

Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022

Collation

x, 88 hlm.; 29 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

323.07

Content Type

Text

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Ilmu hukum
Hak-hak Warga Negara

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

MI

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment