The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2019

Skripsi

POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2019

Hutabarat, Nico Reynaldi - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Pengaturan mengenai ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden merupakan Open Legal Policy, hal tersebut membuat Mahkamah Konsititusi tidak dapat mengubah nominal ambang batas karena hanya boleh dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang. Politik hukum ambang batas tersebut adalah untuk melakukan pengutan sistem presidensial dan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Pemberlakuan ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden dengan minimal 20% kursi di parlemen atau 25% suara sah secara nasional pada pemilihan umum legislatif sebelum pemilihan umum presiden sebenarnya sudah mulai diterapkan pada tahun 2009 namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 membuat pelaksanaan pemilihan umum harus serentak. Amanat putusan tersebut merupakan penyebab lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu serentak 2019. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana politik hukum ambang batas pengusungan bakal calon presiden pada Pemilu 2019? (2) Bagaimana presiden menjalankan kewenangannya dalam menghadapi konfigurasi politik pasca pemilu 2019 ? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, Undang-Undang maupun bahan hukum lainnya. Hasil analisis penelitian ini adalah ambang batas pengusungan presiden harus dihapuskan dan ambang batas parlemen dinaikkan agar memenuhi prinsip kebebasan dan keadilan dalam pemilu dan memperkuat sistem presidensial serta penyederhanaan partai.


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2207000834T68285T682852022Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T682852022
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2022
Collation
xiii, 152 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
342.070 7
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Hukum pemilu
Ilmu hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
MI
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2019
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search