Image of PRAKTIK SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA DALAM SKEMA PEMBERIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (PUTUSAN NO. 14/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG DAN PUTUSAN NO. 102/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY)

Skripsi

PRAKTIK SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA DALAM SKEMA PEMBERIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (PUTUSAN NO. 14/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG DAN PUTUSAN NO. 102/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY)

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Skripsi ini ditulis dengan judul Praktik Suap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara Dalam Skema Pemberian Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Bdg dan Putusan Nomor. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby). Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah delik suap banyak terjadi dalam lingkup Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk kepentingan kenaikan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini terjadi dalam Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik suap dalam Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg dan Putusan Nomor. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pada Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg Terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sedangkan pada Putusan No. 102/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby Terdakwa terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP. Penulis menarik kesimpulan bahwa sebelum memberikan hukuman terhadap Terdakwa, hakim telah memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang diberikan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi. Praktik suap tindak pidana korupsi dalam skema pemberian jabatan aparatur sipil negara (ASN) pada kedua putusan di atas telah sesuai dengan teori pemidanaan, yakni menggunakan teori gabungan yang tidak hanya melihat pada segi pembalasan namun juga berdasarkan pada norma tata tertib masyarakat. Kata Kunci: Suap, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2207000774T68135T681352022Central Library (Reference)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T681352022
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xiii, 127 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345.010 7
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Ilmu hukum
Pidana Korupsi
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment