The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Login
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 3O TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Skripsi

WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 3O TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Sahditra, Rakhmat - Personal Name;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

ABSTRAK Berdasarkan aturan-nya Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan apabila Notaris di panggil oleh Penyidik Kepolisian apabila terdapat dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan surat-surat Notaris tetapi apabila tidak adanya dugaan tindak pidana maka Notaris tersebut tidak dapat dipanggil.benturan aturan yang tertera dalam aturan jabatan Notaris mengatur untuk proses kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sedangkan satu sisi Polisi memanggil notaris terkadang tidak meminta persetujuan dengan Majelis Kehormatan Notaris, pihak penyidik Kepolisian melaksanakan tugas hanya berlandasan KUHAP yang menyatakan semua orang sama dihadapan hukum , hal tersebut menimbulkan benturan kesenjangan antara aturan yang sudah berlaku. Penelitian ini merupakan penilitan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar Undang – Undang, karya ilmiah, buku – buku, jurnal yang berkaitan dengan penulisan,. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa adanya kesenjangan terhadap Undang – Undang jabatan Notaris dan aturan penyidik kepolisian sehingga menimbulkan suatu permasalahan hukum dalam prosedur Pemanggilan Notaris yang tidak sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang – Undang Jabatan Notaris dan aturan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris


Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2107004540T58892T588922021Central Library (Refence)Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T588922021
Publisher
Indralaya : Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2021
Collation
xiv, 135 hlm. : ilus ; 28 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
347.016 07
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Magister Kenotariatan
Wewenang Majelis Kehormatan Notaris
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
TUTI
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 3O TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2025 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search