Image of FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA

Skripsi

FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Skripsi ini membahas fungsi legislasi di Indonesia dan Filipina yang menggunakan sistem presidensial dan membandingkannya. Untuk menyelesaikan persoalan itu, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan sejarah. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa berdasarkan UUD NRI 1945, tahapan fungsi legislasi di Indonesia terdiri dari tahap pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan. Sementara fungsi legislasi di Filipina berdasarkan Konstitusi Tahun 1987 terdiri dari tahap pengajuan, pembahasan, presidensial veto dan ovveride of veto serta tahap pengesahan. Adapun perbandingannya ditinjau dari model hubungan eksekutif-legislatif dan peran kedua kamar di parlemen. Ditinjau dari model hubungan eksekutif-legislatif, fungsi legislasi di Indonesia tidak sesuai dengan karakter sistem presidensial karena mengharuskan kerjasama antara DPR dan Presiden dalam fungsi legislasi. Untuk fungsi legislasi di Filipina ternyata lebih sesuai dengan karakter sistem presidensial karena tidak menyertakan Presiden dalam proses pembahasan. Sementara, ditinjau dari peran kedua kamar di parlemen, UUD NRI 1945 memberikan peran tidak berimbang. Sedangkan berdasarkan Konstitusi Filipina Tahun 1987, peran kedua kamar dapat dikatakan berimbang.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2107004608T62429T624292021Central Library (REFERENCES)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T624292021
Publisher
Inderalaya : Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya.,
Collation
x, 267 hlm.; tab.; ilus.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
342.07
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum, Perbandingan Hukum Tata Negara
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment