Image of UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI) OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009)

Skripsi

UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI) OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009)

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Penelitian skripsi ini berjudul Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang diatur dalam Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keberlakuan Pasal 263 KUHAP mengenai Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir, karena dalam kenyataannya praktisi maupun pakar hukum serta tertuang dalam KUHAP, bahwa sewajarnya yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya berdasarkan Pasal 263 ayat (1). Penelitian Ini membahas kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali, hal ini sejalan dengan perkembangan proses peradilan pidana Indonesia dapat ditemukan praktek Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Adapun rumusan masalah pada penulisan skripsi ini yaitu bagaimanakah kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) menurut Hukum Positif di Indonesia dan Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrik-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pengaturan kedudukan peninjauan Kembali yang diajukan oleh penuntut umum mengacu pada penafsiran Pasal 263 ayat (3) KUHAP, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. Pertimbangan Hakim Agung menyatakan bahwa kepentingan umum yang dilindungi oleh Jaksa Penuntut Umum dapat menjadi landasan diberikannya hak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung, Jaksa Penuntut Umum, Terpidana dan Ahli Warisnya.

Availability
Inventory Code Barcode Call Number Location Status
2107004547T61630T616302021Central Library (REFERENCES)Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T616302021
Publisher
Inderalaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xiii, 149 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345.050 7
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Ilmu hukum
Peradilan Pidana Indonesia
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment