Text
Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 17 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Muara Enim
Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya temuan penelitian bahwa dalam
penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen ke distributor sudah cukup sesuai hanya saja
2
waktu penerbitan Delivery Order (DO) oleh PT Pusri kurang cepat sehingga mengga
nggu
aktivitas penyaluran di tingkat distributor. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer
sudah cukup sesuai akan tetapi distributor tidak terbuka mengenai persediaan pupuk di
gudang mereka. Sedangkan penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer hingg
a ke konsumen
tidak berjalan dengan baik hal ini di karenakan harga jual pupuk di tingkat tani tidak sesuai
dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah di tetapkan oleh pemerintah, selain itu juga
pengecer tidak tepat sasaran dalam menyalurkan pupuk bersubs
idi. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui
I
mplementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011
Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten
Muara Enim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah m
etode penelitian metode
deskriptif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
dukungan data kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara,
kuesioner, observasi, dengan unit analisis rantai penyal
uran pupuk bersubsidi. Dalam
penelitian ini digunakan teori supplay chain dengan tujuan untuk memetahkan penyaluran
pupuk bersubsidi. Berdasarkan supplay chain, penyaluran pupuk bersubsidi melewati empat
lini yaitu, Lini I yang merupakan pabrik pupuk yang
kemudian akan di bawa ke gudang Lini
II , lalu pupuk tersebut akan di salurkan kembali ke gudang distributor di kabupaten atau
biasa di sebut gudang Lini III dan kemudian pupuk tersebut di salurkan dari distributor
kabupaten kepada pengecer yang terdapat d
i kecamatan, pada tingkat pengecer ini biasa di
sebut Lini IV dimana merupakan tempat terjadinya transaksi penyaluran pupuk kepada
petani.
Adapun sarana yang penulis berikan antara lain agar mengoptimalkan atau perketat
pengawasasn pupuk bersubsidi pada
tiap tingkat penyaluran, terutama pada tingkat pengecer
agar tidak terjadi perbedaan harga jual pupuk di atas Harga Ecer Tertinggi yang pada
akhirnya akan mengakibatkan kelangkaan pupuk di pasaran serta memberikan kemudahan
petani dalam membeli pupuk di k
ios pengecer seperti memberi kredit kepada petani, hal ini
di karenakan banyak petani di Kabupaten Muara Enim merasa tidak mampu untuk membeli
pupuk secara tunai.
Kata kunci : Kebijakan, Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
No copy data
No other version available