Text
Tanggung jawab hukum Notaris atas penggelapan uang setoran pajak dalam peralihan hak atas tanah (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.300/Pid.B/2015/ PN.Dps)
Dalam tesis ini permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai analisis
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps tentang
perbuatan penggelapan uang setoran pajak serta Tanggung jawab hukum Notaris atas
penggelapan uang setoran pajak dalam proses peralihan hak atas tanah. Metode yang
digunakan dalam penelitian tesis ini adalah tipe penelitian normatif yang sudah
dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hukum hakim dalam putusan
tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan telah mencerminkan
nilai keadilan, baik bagi pihak korban ataupun pelaku yang telah terbukti melakukan
tindak pidana. Di sisi lain terhadap konsekuensi atas perbuatannya, Notaris tersebut
dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam
Pasal 85 UUJN dengan mekanisme pelaksanaan sanksi yang dimulai dengan proses:
Pengajuan laporan, pemanggilan para pihak, pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa
Daerah, Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, Pemeriksaan oleh Majelis
Pemeriksa Pusat, dan pelaksanaan sanksi pemberhentian sementara. Berbeda halnya
dengan apabila notaris sebagai terlapor sedang dalam masa kurungan penjara
karena telah melakukan suatu tindak pidana dalam menjalakan kewajiban sebagai
notaris berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak
terlapor tidak perlu dipanggil dan langsung dikenakan hukuman (Skorsing) sesuai
dengan sanksi yang di atur dalam UUJN.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum Notaris, Penggelapan Uang Setoran Pajak, Prosedur Penjatuhan Sanksi
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
T00067 | 347.016 07 Ima t | Central Library | Available |
No other version available