Text
Implementasi Kebijakan Moratorium Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Palembang
Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Menjelaskan Implementasi Kebijakan Moratorium Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Palembang, Selanjutnya Mengidentifikasi Dan Menganalisis Aspek Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Implementasinya. Penelitian Ini Merupakan Penelitian Deskriptif Dengan Metode Kualitatif. Teori Yang Dipakai Dalam Penelitian Adalah Teori Dari Donald Van Meter Dan Carl E Van Horn. Ada Enam Aspek Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Yaitu : Ukuran Dasar Dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya ,Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristk Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial Dan Politik Dan Disposisi Atau Kecendrungan Pelaksana. Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Dokumentasi, Wawancara Dan Observasi (Pengamatan). Hasil Penelitian Mengungkapkan Bahwa Implementasi Kebijakan Moratorium Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Palembang Belum Berhasil. Dilihat Dari Ke Enam Aspek Penentu Keberhasilan Kebijakan, Hanya Aspek Karakteristik Agen Pelaksana Yang Masuk Kategori Berhasil. Sementara, Aspek Ukuran Dasar Dan Tujuan Kebijakan, Aspek Sumber Daya, Aspek Komunikasi Antar Organisasi, Aspek Kondisi Ekonomi Dan Aspek Disposisi Atau Kecendrungan Pelaksana Belum Berhasil. Pada Aspek Ukuran Dasar Dan Tujuan Kebijakan Belum Dipahami Oleh Aktor Pelaksana Karena Masih Adanya Mekanisme Yang Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Ukuran Dasar Kebijakan. Pada Aspek Sumber Daya Manusia, Ternyata Secara Kuantitas Belum Mencukupi Dan Ketersediaan Waktu Pelaksanaan Kebijakan, Ternayat Tidak Memiliki Kejelasan Batasan Waktu Sam[Ai Berlakunya Kebijakan. Aspek Komunikasi Antar Organisasi Belum Berjalan Dengan Baik Dan Efektif. Aspek Kondisi Ekonomi Dengan Jumlah Anggaran Belanja Pegawai Yang Tinggi. Aspek Disposisi, Implementor Kurang Memahami Peraturan (Regulation) Sebagai Ukuran Dasar Kebijakan. Oleh Karena Itu, Penelitian Ini Menyarankan Agar Sebelum Pelaksanaan Kebijakan Dilakukan Sosialisasi Dan Penyamaan Komitmen Pelaksana Di Pusat Dengan Daerah.
Kata Kunci : Moratorium, Pegawai Negeri Sipil, Implemetasi Kebijakan
No copy data
No other version available