Image of Sinkronisasi draft ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 oktober 2012 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam perspektif kewenangan presiden dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara

Text

Sinkronisasi draft ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 oktober 2012 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam perspektif kewenangan presiden dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara



Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kewajiban dalam mengelola pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Wewenang Presiden dalam mengelola pertahanan dan keamanan negaradiatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.Dengan alasan semakin beragamnya sumber ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan Indonesia, maka pada saat ini pemerintah sedang menyusun Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.Pada Rancangan Undang-undang Keamanan nasional tersebut juga memuat bagaimana kewenangan kewenangan Presiden dalam mengelola keamanan negara.Dengan adanya pengaturan tentang kewenangan Presiden dalam kedua undang-undang ini, maka perlu dilakukan pengkajian bagaimana sinkronisasi antara kedua Undang-Undang ini sehingga dapat diketahui ada tidaknya tumpang tindih dalam penerapannya kelak.


Ketersediaan

S000042343.010 7 Bah s 2013My LibraryTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
343.010 Bah s 2013
Penerbit : Inderalaya.,
Deskripsi Fisik
xiii, 111 hlm. : ilus.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
343.010
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain


Lampiran Berkas



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya