Sinkronisasi draft ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 oktober 2012 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam perspektif kewenangan presiden dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara

Image of Sinkronisasi draft ketiga Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional 16 oktober 2012 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam perspektif kewenangan presiden dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan negara
Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kewajiban dalam mengelola pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Wewenang Presiden dalam mengelola pertahanan dan keamanan negaradiatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.Dengan alasan semakin beragamnya sumber ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan Indonesia, maka pada saat ini pemerintah sedang menyusun Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.Pada Rancangan Undang-undang Keamanan nasional tersebut juga memuat bagaimana kewenangan kewenangan Presiden dalam mengelola keamanan negara.Dengan adanya pengaturan tentang kewenangan Presiden dalam kedua undang-undang ini, maka perlu dilakukan pengkajian bagaimana sinkronisasi antara kedua Undang-Undang ini sehingga dapat diketahui ada tidaknya tumpang tindih dalam penerapannya kelak.
Ketersediaan
S000042343.010 7 Bah s 2013My LibraryTersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

343.010 Bah s 2013

Penerbit

: Inderalaya.,

Deskripsi Fisik

xiii, 111 hlm. : ilus.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

343.010

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Advanced Search

Pilih Bahasa

UPT Perpustakaan UNSRI

Lokasi
Jl. Palembang - Prabumulih KM.32 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
perpustakaan@lib.unsri.ac.id
Jam Layanan
Hari senin s.d. Jumat : 08.00 - 22.00
Sabtu : 08.00 - 16.00

Top