Image of Implementasi Perda kota Palembang Nomor 5 tahun 2011 tentang Pembinaan dan retribusi pemakaman dan/atau pengabuan jenazah 
(Studi pada Bab VIII penggunaan tanah makam)

Text

Implementasi Perda kota Palembang Nomor 5 tahun 2011 tentang Pembinaan dan retribusi pemakaman dan/atau pengabuan jenazah (Studi pada Bab VIII penggunaan tanah makam)



Pemakaman merupakan kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia. Menurut peraturan bentuk bangunan makam tidak boleh berbentuk bangunan permanen harus berupa gundukan tipis dan hamparan rumput hijau. Namun, pada kenyataanya masih banyak tempat pemakaman umum yang menggunakan bangunan permanen. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah (Studi pada Bab VIII Penggunaan Tanah Makam) dan mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelenggaraan penggunaan tanah makam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle untuk mengetahui pelaksanaanya yang memiliki dua variabel yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Sedangkan untuk mengetahui faktor menggunakan teori Goerge C. Edward III yang memiliki empat variabel. Hasil penelitian menurut implementasi yang menggunakan teori Merilee S. Grindle, implementasi ini belum efektif dilaksanakan karena pelaksana kebijakan seperti DPJPP dan petugas pemakaman belum sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku dan terlalu memfokuskan pada tempat pemakaman umum yang baru. Masyarakat pun masih banyak yang tidak mengetahui Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 yang tidak memperbolehkan adanya bangunan permanen pada setiap makam. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi menurut hasil dari teori Goerge C. Edward III, petugas pemakaman ataupun pegawai DPJPP harus tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menyarankan agar pemerintah lebih tegas dalam menerapkan sanksi dan lebih giat dalam mensosialisasikan kebijakan penggunaan tanah makam ini.
Kata Kunci : Implementasi, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Penggunaan Tanah Makam


Ketersediaan

S002844S352.140 7 Bun iTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
352.140 7 Bun i
Penerbit Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Inderalaya.,
Deskripsi Fisik
xv, 147 hlm. : ilus. ; 29 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
352.140 7
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain


Lampiran Berkas



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya