Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Hubungan Dengan Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri

Image of Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Hubungan Dengan Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri
Kewenangan Mahkamah Agung dalam Kekuasaan Kehakiman merupakan Kewenangan Konsitusional yang diberikan UUD 1945 Pasal 24A ayat (1) kapasitas Mahkamah Agung dalam melakukan review pada Peraturan Daerah tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung adalah Lembaga yang berhak menguji peraturan yang bertentangan peraturan yang lebih tinggi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji aturan hukum yang berlaku dimulai dari asas hingga teori yang berlaku dalam penerapan aturan hukum tersebut. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan konsep dan pendekatan historis hukum. Kewenangan Mahkamah Agung dalam pembatalan perda selama ini diperankan oleh lembaga lain yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dianggap biasa dan wajarsudahberubah menjadi kesalahan karena termasuk salah satu pelanggaran konstitusional.
Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Peraturan Daerah, Kekuasaan Kehakiman
Ketersediaan
S03055My LibraryTersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

-

Penerbit

Fak. Hukum : Inderaaya.,

Deskripsi Fisik

Xi, 131 Hlm. : Ilus + CD

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Advanced Search

Pilih Bahasa

UPT Perpustakaan UNSRI

Lokasi
Jl. Palembang - Prabumulih KM.32 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
perpustakaan@lib.unsri.ac.id
Jam Layanan
Hari senin s.d. Jumat : 08.00 - 22.00
Sabtu : 08.00 - 16.00

Top