Image of Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Hubungan Dengan Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri

Text

Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Hubungan Dengan Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri



Kewenangan Mahkamah Agung dalam Kekuasaan Kehakiman merupakan Kewenangan Konsitusional yang diberikan UUD 1945 Pasal 24A ayat (1) kapasitas Mahkamah Agung dalam melakukan review pada Peraturan Daerah tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung adalah Lembaga yang berhak menguji peraturan yang bertentangan peraturan yang lebih tinggi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji aturan hukum yang berlaku dimulai dari asas hingga teori yang berlaku dalam penerapan aturan hukum tersebut. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan konsep dan pendekatan historis hukum. Kewenangan Mahkamah Agung dalam pembatalan perda selama ini diperankan oleh lembaga lain yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dianggap biasa dan wajarsudahberubah menjadi kesalahan karena termasuk salah satu pelanggaran konstitusional.
Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Peraturan Daerah, Kekuasaan Kehakiman


Ketersediaan

S03055My LibraryTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit Fak. Hukum : Inderaaya.,
Deskripsi Fisik
Xi, 131 Hlm. : Ilus + CD
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya